BIsnis.com, JAKARTAKuota subsidi rumah PT Bank Tabungan Negara Tbk. diklaim habis bulan Juni ini.Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Khamid."Jadi yang habis itu jatah [rumah subsidi] untuk BTN tapi [kuota rumah subsidi] untuk bank lain masih ada. Apabila bankBaca Selengkapnya
Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) nyaris ludes. Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diperkirakan tidak akan menambah kuotanya hingga akhir tahun.Berdasarkan catatan Bisnis, tahun ini anggaran untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan FLPPBaca Selengkapnya
Bisnis.com, JAKARTAGenerasi milenial dianggap sebagai sasaran pasar properti yang potensial. Pasalnya, generasi milenial yang baru mendapatkan kerja, dan belum memiliki rumah serta baru memulai kehidupan 'mandiri' sehingga berpontensi untuk membeli rumah pertama.Beberapa tahun belakangan, berbagai proyek residensial mulai menawarkan rumah tapak atau apartemen 'khusus untuk milenial'. Namun, sebenarnya milenial manaBaca Selengkapnya
Bisnis.com, JAKARTAKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melantik lima pengurus Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Jumat (29/3/2019).Setelah dilantik komisioner BP Tapera, Adi Setianto mengatakan akan beroperasi penuh sejak 1 Januari 2020. Keputusan tersebut sudah menjadi hasil keputusan tim, hal itu karena BP Tapera masih perlu membentukBaca Selengkapnya
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana memberlakukan batasan harga rumah subsidi selama 2 tahun, tidak tiap tahun seperti saat ini. Ke depannya, ketetapan harga itu akan berlaku selama 5 tahun.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjual produknya.Baca Selengkapnya
Bisnis.com, JAKARTA—Praktisi perumahan dan pengembang menganggap rencana pemerintah untuk menetapkan masa berlaku batas harga rumah bersubsidi selama 5 tahun tidak efektif karena harga lahan dan bahan bangunan kenaikannya cukup cepat.Ketetapan batas atas harga rumah subsidi tersebut menjadi acuan para pengembang yang menggarap hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam menjualBaca Selengkapnya
Langganan sekarang dan jangan lewatkan berita properti terkini