(0)



Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia memastikan bahwa pengerjaan proyek hunian bersubsidi akan terus berlanjut menyusul akan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di tiga wilayah Jawa Barat yakni Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pengerjaan proyek hunian bersubsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu akan mengedepankan protokol pencegahan virus corona jenis baru (Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pengerjaan proyek [di Bogor, Depok, Bekasi] jalan terus, akan tetapi agak lambat progres [pembangunan] di lapangan," ujar Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Yoyo Sugeng Triyogo kepada Bisnis, Minggu (12/4/2020).

Dia mengatakan bahwa sebagian para pengembang di bawah keanggotan Apersi masih terus melanjutkan pengerjaan proyek meski terbebani arus kas mengingat tingkat penjualan juga turun drastis.

Bahkan, dia mengalami sendiri betapa sulitnya menjual hunian bersubsidi di tengah kondisi saat ini mengingat penjualan tercatat tak seperti biasanya. Yoyo mengatakan bahwa hingga akan memasuki pertengahan bulan ini saja, pengembang hanya bisa menjual satu unit rumah. 

Padahal, kata dia, sebelum ada virus corona rata-rata penjualan rumah bersubsidi bisa mencapai 30 unit. Artinya, tingkat penjualan telah turun drastis hingga 90 persen.

"Kondisi sebelum corona, rata-rata penjualan kami per bulan itu 30 unit. Sekarang syukur-syukur kalau laku tiga unit per bulan. Saya yakin kondisi teman-teman yang lain tidak jauh berbeda," ujar dia.


Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, kondisi ini ditambah dengan sulitnya akses pelayanan sejumlah instansi lantaran tengah menerapkan implementasi bekerja dari rumah untuk menekan mata rantai Covid-19. 

Yoyo mengaku bahwa salah satu pelayanan yang kurang berjalan dengan baik di saat kondisi seperti ini adalah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga menghambat beberapa MBR yang sudah siap melakukan akad kredit.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Genjot KPR, Pengembang Rumah Subsidi Rela Beri Stimulus
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah subsidi harus rela memberikan stimulus kepada konsumen menyusul tekanan yang melanda sektor properti akibat dampak wabah corona atau Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan keringanan terhadap kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembelian rumah. KeringananBaca Selengkapnya