(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyebutkan selama 2020 berjalan sudah menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke 66.633 masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan data PPDPP per Jumat (12/6/2020), sebanyak 167.835 masyarakat sudah terdaftar sebagai user calon debitur pada aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep).

“Dari semuanya, 63.414 user telah lolos subsidi checking dan sebanyak 66.633 masyarakat telah menerima FLPP,” kata Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin melalui siaran pers yang dikutip Minggu (14/6/2020).

Pemerintah melalui PPDPP pada 2020 ini menempatkan anggaran penyaluran FLPP sebesar Rp11 triliun yang terdiri atas Rp9 triliun DIPA 2020 dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok, untuk 102.500 unit rumah.

Adapun, per 12 Juni 2020 penyaluran FLPP 2020 ini telah mencapai Rp6,73 triliun untuk 66.633 unit rumah, atau telah mencapai 65,01 persen. Sehingga, total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga per 12 Juni 2020 mencapai Rp51,1 triliun untuk 722.235 unit rumah.

Selain itu, masyarakat bisa mengakses laman resmi www.ppdpp.id untuk mengetahui realisasi terbaru penyaluran FLPP dan sebarannya sejak tahun 2010 hingga saat ini.

“Informasi yang disajikan antara lain ada panduan penggunaan aplikasi SiKasep, panduan penggunaan aplikasi SiKumbang bagi pengembang, dan informasi lainnya seperti pengecekan data pengembang dalam Sistem Registrasi Pengembang [Sireng] ataupun kabar dan progress kerja dari PPDPP,” imbuh Arief.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya