(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Kenormalan baru atau new normal ternyata ikut mengubah prefensi masyarakat terhadap produk properti, khususnya hunian berupa rumah tapak atau apartemen.

Alih-alih membeli unit yang masih dalam proses pembangunan atau sama sekali belum dibangun, kini masyarakat memilih untuk membeli hunian yang siap huni.

Associate Director  Coldwell Banker Commercial Dani Indra Bhatara mengatakan terdapat beberapa alasan yang diperkirakan mendorong konsumen mencari unit siap huni.

Pertama, adalah faktor keamanan. Unit siap huni dinilai lebih aman karena sudah dibangun sehingga tidak ada kekhawatiran jika pihak pengembang tidak menyelesaikan bangunannya.

Kedua, adalah kepastian akan kualitas. Karena calon pembeli dapat langsung melihat hasil pembangunan unit yang akan dibeli.

"Kemudian, karena konsumen yang saat ini melakukan transaksi cenderung adalah end user, atau pengguna langsung maka ada sebagian dari mereka ingin segera pindah, sehingga readystock tentu lebih menguntungkan," katanya ketika dihubungi oleh Bisnis akhir pekan lalu.

Selain itu, menurut Dani penawaran yang menarik berupa diskon atau kemudahan lainnya dari pengembang juga ikut mempengaruhi. Penawaran tersebut diberikan lantaran pengembang membutuhkan dana segar. Sementara modalnya sudah tertanam dalam unit yang selesai dibangun.

"Hal ini terutama terjadi untuk perumahan skala kecil, dimana konsumen cenderung khawatir di masa pandemi Covid-19 ini pihak pengembang mengalami kesulitan dalam pengelolaan perumahannya," ungkapnya.

Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh semua pengembang. Karena terdapat pengembang yang masih dapat menjual produknya secara inden, khususnya untuk pengembang besar, yang memiliki reputasi yang baik.

Sehingga konsumen masih percaya bahwa unit rumahnya akan dibangun serta diserahterimakan seperti yang telah dijanjikan.

Sementara itu,CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda masyarakat lebih memilih unit yang siap huni untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Konsumen tidak lagi melihat unit yang mereka beli sebagai sebuah instrumen investasi seperti sebelumnya.

"Pasar lebih memilih yang ready stock untuk menjamin kepastian pembangunan unitnya," katanya kepada Bisnis.

Kalaupun unit siap huni masih belum tersedia, konsumen akan lebih detail dalam menanyakan proses pembangunan. Tentunya kepastian kapan unit akan selesai dan diserahterimakan menjadi pertimbangan terbesar.

Selain itu, Ali mengungkapkan di masa pandemi Covid-19 banyak pengembang yang menjual unit siap huni dengan harga lebih murah.

"Ready stock malah harga bisa lebih murah. Karena pengembang butuh dana cepat untuk [menjaga] cashflow mereka," ungkapnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya