(0)



Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.

Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.

Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidak yakin bisa segera selesai dalam waktu singkat.

Adapun, dari sisi properti, menurut Nawawi, gejolaknya bukan di tempat yang baru, di Kalimantan, tapi lebih kepada pasar properti di ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta. 

Untuk yang terkait langsung di bidang pemerintahan, bisnis, atau industri, menurut Nawawi, kalau orang-orangnya pindah ke sana, aktivitas properti di sini akan berkurang, bisa itu dijual, bisa valuenya turun, sehingga akan mempengaruhi yang di sini dulu.

"Dampaknya ke value tanah, dari per lokasi akan bergetar, entah ke atas atau ke bawah. Harga propertinya juga akan terpengaruh," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/8).

Dengan itu, penjualan pengembang juga dikatakan akan bergetar, karena ketika ramai penjual, tidak diikuti oleh ramainya pembeli.

"Menurut saya ini jadi sesuatu yang jangka panjang. Pengembang besar banyak bangun ribuan hektare itu perlu waktu 30-40 tahun, butuh banyak masyarakat dan bisnis yang terlibat. Kalau targetnya 7 atau10 tahun saja saya enggak yakin," sambungnya.

"Terus nanti apa yang mau pindah, apa cuma pemerintahnya aja, apa sama bisnis semua juga. Kalo sama bisnis semua juga, ya kudu was-was lah industri-industri di Jakarta," lanjutnya.

Harapannya, pemindahan ibu kota bisa menjadi ladang baru untuk dipanen para pengembang properti. Pengembang properti, terutama dari swasta bisa ikut dilibatkan dalam pembangunannya.

Adapun ,Paramount sendiri memang ingin melakukan ekspansi. Nawawi menyebutkan Paramount sudah punya lahan di Kalimantan.

"Belum bisa kita sebut letaknya dimana luasnya berapa. Sebelum ada isu mau pindah sudah ada. Kalau jadi ya beruntung buat kami yang sudah punya lahan di sana," katanya.

Selain itu, melihat situasi saat ini, Nawawi mengatakan semakin optimistis dengan pertumbuhan pasar properti, dengan kondisi politik dan perekonomian yang sudah mereda. Terlebih dengan beragam relaksasi dan wacana pemerintah diharapkan bisa menggenjot pasar properti ke depan.

"Ya menurut saya wait and see harusnya sudah tidak perlu lagi. Karena kemarin itu kan yang berkurang itu keberanian masyarakat untuk mengalirkan uangnya ke properti," tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 29 Juni 2020
Hunian Inden Tak Lagi Diminati, Ini Alasannya
Bisnis.com, JAKARTA - Kenormalan baru atau new normal ternyata ikut mengubah prefensi masyarakat terhadap produk properti, khususnya hunian berupa rumah tapak atau apartemen.Alih-alih membeli unit yang masih dalam proses pembangunan atau sama sekali belum dibangun, kini masyarakat memilih untuk membeli hunian yang siap huni.Associate Director  Coldwell Banker Commercial Dani IndraBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 29 Juni 2020
Hari Gini, Aduan ke Sektor Properti Kok Masih Tinggi
Bisnis.com, JAKARTA – Rasa senang bakal segera bisa punya rumah sendiri ternyata harus pupus ketika pembeli rumah berhadapan dengan pengembang atau agen properti nakal, yang menebar jani-janji manis dan kemudian diingkari saat proses telah berjalan.Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat sepanjang 2019 aduan terkait dengan pembelian properti menjadi yang terbanyakBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 29 Juni 2020
Penyaluran FLPP Capai Rp7,11 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaporkan, per Jumat 26 Juni 2020, dana yang telah disalurkan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp7,11 triliun.PPDPP mencatat, total realisasi Rp7,11 triliun tersebut telah membiayai 70.335 unit rumah, atau telah mencapai 68,62 persen dari anggaran. Sehingga total penyaluran FLPPBaca Selengkapnya