(0)



Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.

Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.

Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidak yakin bisa segera selesai dalam waktu singkat.

Adapun, dari sisi properti, menurut Nawawi, gejolaknya bukan di tempat yang baru, di Kalimantan, tapi lebih kepada pasar properti di ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta. 

Untuk yang terkait langsung di bidang pemerintahan, bisnis, atau industri, menurut Nawawi, kalau orang-orangnya pindah ke sana, aktivitas properti di sini akan berkurang, bisa itu dijual, bisa valuenya turun, sehingga akan mempengaruhi yang di sini dulu.

"Dampaknya ke value tanah, dari per lokasi akan bergetar, entah ke atas atau ke bawah. Harga propertinya juga akan terpengaruh," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/8).

Dengan itu, penjualan pengembang juga dikatakan akan bergetar, karena ketika ramai penjual, tidak diikuti oleh ramainya pembeli.

"Menurut saya ini jadi sesuatu yang jangka panjang. Pengembang besar banyak bangun ribuan hektare itu perlu waktu 30-40 tahun, butuh banyak masyarakat dan bisnis yang terlibat. Kalau targetnya 7 atau10 tahun saja saya enggak yakin," sambungnya.

"Terus nanti apa yang mau pindah, apa cuma pemerintahnya aja, apa sama bisnis semua juga. Kalo sama bisnis semua juga, ya kudu was-was lah industri-industri di Jakarta," lanjutnya.

Harapannya, pemindahan ibu kota bisa menjadi ladang baru untuk dipanen para pengembang properti. Pengembang properti, terutama dari swasta bisa ikut dilibatkan dalam pembangunannya.

Adapun ,Paramount sendiri memang ingin melakukan ekspansi. Nawawi menyebutkan Paramount sudah punya lahan di Kalimantan.

"Belum bisa kita sebut letaknya dimana luasnya berapa. Sebelum ada isu mau pindah sudah ada. Kalau jadi ya beruntung buat kami yang sudah punya lahan di sana," katanya.

Selain itu, melihat situasi saat ini, Nawawi mengatakan semakin optimistis dengan pertumbuhan pasar properti, dengan kondisi politik dan perekonomian yang sudah mereda. Terlebih dengan beragam relaksasi dan wacana pemerintah diharapkan bisa menggenjot pasar properti ke depan.

"Ya menurut saya wait and see harusnya sudah tidak perlu lagi. Karena kemarin itu kan yang berkurang itu keberanian masyarakat untuk mengalirkan uangnya ke properti," tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 4 Mei 2020
Kementerian PUPR Bangun 45 Rumah Khusus TNI AD di Manokwari
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun sebanyak 45 rumah khusus untuk anggota TNI AD di Kodam Kasuari XVIII di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. “Spesifikasi rumah khusus yang kami bangun untuk anggota TNI di Kodam Kasuari XVIII adalah tipe 36 sebanyak 45Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 4 Mei 2020
Apersi Usul BPHTB Rumah Bersubsidi 1 Persen
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia mengusulkan agar pemerintah meringankan beban konsumen dalam pembelian rumah subsidi di masa wabah corona baru Covid-19.Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali mengatakan bahwa hal tersebut untuk terus menggenjot rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendahBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 April 2020
Masa Depan Investasi Properti Cerah, Ini Tantangannya
Bisnis.com, JAKARTA – Potensi investasi asing di sektor properti diklaim masih akan cerah kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi merosot tajam akibat pandemi Covid-19.Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin mengatakan bahwa pelemahan pertumbuhan ekonomi tak hanya dialami Indonesia, tapi juga negara lain, termasukBaca Selengkapnya