(0)



Jawa Barat Kekurangan Rumah 3,5 Juta Unit
Berita Terkini | 29 April 2019

JAKARTA, KOMPAS.com – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Barat menyatakan, hingga April 2019, Provinsi Jawa Barat mengalami kekurangan rumah sebanyak 3,5 juta unit.

"Jumlah ini sekitar 30 persen dari backlog  rumah secara Nasional. Tertinggi di banding provinsi lainnya," cetus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himperra Provinsi Jawa Barat Iswadi,” ucap Iswadi kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Iswadi mengungkapkan tingginya angka backlog rumah Jawa Barat, karena faktor perizinan yang belum ringkas. 

Padahal, pemerintah pusat sudah berusaha menyederhanakan regulasi, contohya melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kendati begitu, kata dia, Himperra akan terus mempersempit backlog tersebut dengan membangun rumah hingga 10.000 unit pada tahun 2019 ini.

Angka tersebut memang masih jauh dari ideal dari target Nasional sebanyak 120.000 unit.

"Tidak tertutup kemungkinan realisasinya melampaui target. Karena beberapa anggota Himperra Jawa Barat, memiliki proyek perumahan sejenis di provinsi lain," kata Iswadi.

Demikian sebaliknya, anggota Himperra provinsi lain, beroperasi juga di Jawa Barat. Dia mencontohkan sejumlah anggota dari DKI Jakarta yang membangun perumahan di Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, dan Bandung.

Selain itu, Himperra juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Salah satunya ekspo  "Gebyar Rumah Jabar Tahun 2019" di Bandung dari tanggal 24 sampai 28 April 2019.

Pameran ini digelar oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar.

Pameran yang diresmikan oleh Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo A Soeranto tersebut diikuti oleh 27 instansi yang berada di 42 stan.

Selain menampilkan berbagai macam pembangunan perumahan bersubsidi di Jabar, pameran ini juga menawaran produk perbankan dan informasi tentang Program Sejuta Rumah dari Kementerian PUPR.

Iswadi mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan dan memberikan bantuan untuk para pengembang yang fokus membangun rumah bersubsidi.

"Hal ini guna mendukung tercapainya target Program Sejuta Rumah," pungkas dia.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya