(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menipis dan tak lagi tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang pun terpaksa dihentikan.

Kekurangan FLPP tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan, tak hanya rugi secara finansial,mereka juga terancam kredibilitasnya. Pembeli mulai meragukan kredibilitas pengembang karena rumah yang ingin dibeli tak kunjung bisa diakadkan.

Chief of Marketing and Business Development PT Riscon Realty Gena Bijaksana mengatakan saat ini ada pembangunan proyek rumah subsidi Riscon di Palembang, Serang, dan Bogor yang sudah mulai terhambat.

“Di Palembang sudah berhenti, di Bogor kemarin masih dapat sisa berapa cuma sekarang sudah mulai seret, tapi jumlah rumah pastinya saya kurang tahu,” kata Gena kepada Bisnis, Minggu (1/9/2019).

Kurangnya kuota FLPP, kata Gena memberikan tekanan lebih pada penjualan properti, terlebih saat ini pasar terlihat belum membaik. Selain itu, ada sejumlah peraturan yang baru-baru ini ikut memberikan tekanan bagi pengembang.

Jika hingga akhir tahun FLPP tak kunjung ditambah, bisnis properti Riscon Realty bakal tetap berjalan, hanya saja pengembang rumah MBR itu harus memutar otak untuk memutuskan strategi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menggenjot penjualan.

“Kami coba terus kreatif memikirkan strateginya, selain itu kami juga terus komunikasikan dengan asosiasi dan stakeholder lainnya supaya mendorong pemerintah segera tambah kuotanya [FLPP],” sambung Gena.

Menurut Gena, kasus kurangnya FLPP ini tak merugikan pengembang, melainkan para konsumen. Mereka yang sudah siap menempati hunian dan menyiapkan pendapatannya untuk menyicil rumah pertamanya jadi terhambat.

“Di sini posisinya bukan cuma untuk rumah yang sudah dibangun, tapi ada yang orangnya juga sudah ready untuk akad. Sebelumnya mereka sudah dijanjikan bisa akad, sudah dijanjikan hal-hal lainnya, mereka juga sudah siap untuk pindah rumah segala macam, rumahnya sudah mereka lihat, tapi rumahnya belum bisa ditempatin karena memang belum bisa akad,” jelas Gena.

Terhentinya pembangunan oleh pengembang tak hanya dirasakan Riscon Realty. Pengembang Delta Group  mengalami penghentian pembangunan pada proyeknya di Bogor. Namun, untuk jumlah rumah yang sudah dibangun, Direktur Utama Delta Group Endang Kawidjaja belum bisa menyebutkan.

Endang mengatakan bahwa rumah yang sudah dibangun untuk skema pembiayaan FLPP tak bisa begitu saja digeser untuk dibiayai melalui skema lain. Ada sejumlah aturan berbeda dan jumlah cicilan yang bisa jadi lebih tinggi dan akhirnya memberatkan konsumen.

“Kalau begini ada potensi jadi banyak yang batal, karena mereka mampunya bayar dengan aturan yang ada di skema FLPP,” sambung Endang.

Salah satu strategi yang digunakan Delta Group adalah menggeser skema yang tadinya menggunakan FLPP menjadi menggunakan skema lain seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).\

“Proyek yang di Cilegon dan beberapa yang Bogor sedang kami coba kondisikan kalau-kalau bisa geser ke skema lain, kalau bisa,” kata Endang.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya