(0)



Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sekitar 115 tower atau 7.000 unit rumah susun sewa (rusunawa) sebagai program penyediaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pembangunan rusunawa akan dilakukan di seluruh Indonesia terutama yang berada di kawasan dekat perbatasan.

“Rusunawa untuk MBR ASN, TNI/Polri dan juga petugas medis yang ada di perbatasan ini adalah program pusat,” katanya seusai membuka Rakornas Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat (Himperra) dan pelantikan pengurus Himperra Jatim di Surabaya pada Kamis (2/5/2019).

Dia mengatakan selain membangun rusunawa, pemerintah akan menyiapkan konsep pengembangan rumah bagi milenial dengan berbagai kategori, misalnya, generasi milenial usia 20 – 24 tahun yang biasanya belum ingin memiliki rumah dan ingin tinggal di tengah kota dengan fasilitas wifi 24 jam dan akses transportasi yang mudah, maka cukup dibuatkan rusunawa tipe kos-kosan yang bisa dijangkau anak muda.

Untuk milenial yang sudah berkembang yakni dari usia 25 – 30 tahun biasanya sudah ingin memiliki rumah, maka konsepnya disiapkan rusunawa untuk keluarga. Sedangkan milenial di atas 30 tahun biasanya lebih memilih sendiri lokasi rumah yang ingin dibeli.

“Ke depan kita siapkan konsep untuk rumah milenial, karena generasi milenial kita sekarang ini sudah 81 juta jiwa dan tahun depan bisa tumbuh dua kali lipat lagi,” ucap Khalawi.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang siapkan pemerintah tersebut akan menjadi ceruk pasar bagi para pengembang rumah MBR. Misalnya seperti  kebijakan pembagunan rumah bagi ASN, TNI/Polri, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembangunan rumah berbasis komunitas yang sedang didorong pemerintah pusat.

“Saat ini kita memang kembangkan program-program jangka pendek dan semoga ke depan hal itu bisa menjadi penyemangat bagi para pengembang khususnya dalam mengurangi angka backlog,” tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Genjot KPR, Pengembang Rumah Subsidi Rela Beri Stimulus
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah subsidi harus rela memberikan stimulus kepada konsumen menyusul tekanan yang melanda sektor properti akibat dampak wabah corona atau Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan keringanan terhadap kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembelian rumah. KeringananBaca Selengkapnya