(0)



JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus dalam sektor pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat untuk menghadapi revolusi industri 4.0.

“Kami siap menghadapi revolusi industri 4.0 untuk bidang pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2020).

Yusuf menjelaskan, ada tiga rencana aksi yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Pertama, persiapan infrastruktur yakni software dan hardware, penguatan database dan pemanfaatan teknologi dengan mempertimbangkan kecepatan akses, keandalan, serta keamanan data.

Kedua, persiapan sumber daya manusia (SDM) dengan baik seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) PUPR, maupun para penyedia jasa yakni tenaga ahli konsultan dan kontraktor yang akan mengoperasikan teknologi.

Terakhir, menugaskan Direktorat Jenderal teknis untuk menyiapkan pilot project infrastruktur untuk direncanakan, didesain, dilaksanakan dan dikelola menggunakan berbagai pilihan teknologi digital pada 2020.

“Kami juga berharap pemanfaatan internet dan teknologi dalam mempermudah suatu pekerjaan baik itu untuk pendididikan dan pekerjaan," ucap Yusuf.

Yusuf melanjutkan, mahasiswa sebagai generasi milenial juga dapat menjadikan internet sebagai media komunikasi dan belajar di luar perkuliahan di lingkungan kampus.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya