(0)



Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Berita Terkini | 18 Februari 2019

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.

“Pembangunan sudah mencapai 93%. Kami targetkan pembangunannya bisa selesai tahun ini. Setelah pembangunan selesai akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta,” paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (16/2/2019).

Khalawi menuturkan pembangunan rusunawa Pasar Rumput yang berlokasi tidak jauh dari Terminal Manggarai merupakan salah satu hasil pembangunan Program Satu Juta Rumah. Rusunawa ini nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta.

Dia menjelaskan rusunawa Pasar Rumput adalah pembangunan dengan mengunakan konsep mixed use atau penggabungan antara hunian dan pasar. Bagian bawah rusunawa akan dimanfaatkan sebagai pasar, sedangkan di bagian atasnya dibangun unit hunian tempat tinggal beserta prasarana  pendidikan untuk anak-anak.

Rusunawa Pasar Rumput dibangun Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sejak 2016. Rusunawa ini memiliki 3 menara setinggi 25 lantai.

Perencanaan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput dikerjakan oleh PT Adhikakarsa Pratama dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan konsultan PT Ciria Jasa Cipta Mandiri. Nilai kontraknya sebesar Rp961,367 miliar.

Rusunawa ini akan memiliki hunian sebanyak 1.984 unit dan 1.314 kios.

Rusunawa, tambah Khalawi, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan di kota besar seperti di DKI Jakarta. Pasalnya, lahan semakin mahal dan terbatasnya untuk lokasi pembangunan rumah tapak.


Sumber : properti.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya