(0)



Pemerintah Siapkan Masterplan Kota Baru
Berita Terkini | 11 Maret 2019

Bisnis.com, JAKARTA--Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa dari sisi pemerintah, tengah dipersiapkan masterplan untuk pengembangan kota baru.

“Untuk kota baru ini, kami sedang mencoba buat masterplan untuk membangun kota baru lainnya. Di Tanjung Selor yang jelas sudah ada, dan beberapa kota lain, di Sofifi, Maluku Utara juga,” katanya Minggu (11/3/2019)

Khalawi menargetkan rencana induk tersebut rampung tahun ini. Saat ini, aturannya masih terus digodok dan dimatangkan karena harus menyediakan seluruh fasilitas menyangkut tata ruang dan tata kota.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Soelaeman Soemawinata mengatakan bahwa perkembangan pembangunan kota baru masih datar dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, REI mewakili pengembang menginginkan agar pemerintah fokus dan memicu pengembangannya, serta mempermudah dalam hal pengurusan perizinan terutama dalam pembukaan lahan.

“Perkembangannya belum ada yang baru, masih flat [datar], pengembang juga belum ada yang sentuh. Makanya, coba senggol kementerian supaya fokus dan dipacu pengembangannya,” ungkapnya.

Manager Research & Advisory Coldwell Banker Commercial Angra Angreni mengatakan bahwa ke depan beberapa lokasi cukup potensial untuk dijadikan kota baru seperti di Pontianak, Manado, Palembang, Bandarlampung, dan Makassar. Namun, pengembangannya umumnya masih berkonsep sebagai kota penunjang.

Sementara itu, untuk di wilayah Jawa seperti Sukabumi dengan perkembangan infrastrukturnya juga akan berpotensi menjadi area yang berkembang. Kemudian, area di mana sektor industri juga berkembang, seperti Cikarang, Karawang, dan area di Jawa Timur, misalnya, di Gresik dan Sidoarjo.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya