(0)



JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikan 7.000 rumah tidak layak huni di Sumatera Barat sepanjang 2019.

Perbaikan yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu akan tersebar di 14 kabupaten/kota, 75 kecamatan dan 263 desa/nagari.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan program ini merupakan bagian dari program nasional BSPS yang ditargetkan dapat menjangkau 206.500 unit rumah tidak layak huni.

Ada dua kegiatan yang masuk di dalam program nasional BSPS, yakni peningkatan kualitas rumah bagi 198.500 unit rumah dan pembangunan unit rumah baru sebanyak 8.000 unit.

"Total anggaran rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun," kata Khalawi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019).


Ia menjelaskan, pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga.

Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa/kelurahan.

Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS. Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS.(Kementerian PUPR)

Setelah itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan atau perbaikan akan melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok sehingga ada kerja sama di dalamnya.

"Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang," ujarnya.

Lebih jauh, Khalawi menyatakan, 11.327 unit rumah tidak layak huni di Sumatera Barat telah mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah.

Bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari.

"Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit," terang Khalawi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, dalam kurun empat tahun terakhir, penyaluran program BSPS telah dilaksanakan bagi 494.169 unit rumah tidak layak huni.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ucap Basuki.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya