(0)



JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan perbaikan 7.000 rumah tidak layak huni di Sumatera Barat sepanjang 2019.

Perbaikan yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu akan tersebar di 14 kabupaten/kota, 75 kecamatan dan 263 desa/nagari.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, pelaksanaan program ini merupakan bagian dari program nasional BSPS yang ditargetkan dapat menjangkau 206.500 unit rumah tidak layak huni.

Ada dua kegiatan yang masuk di dalam program nasional BSPS, yakni peningkatan kualitas rumah bagi 198.500 unit rumah dan pembangunan unit rumah baru sebanyak 8.000 unit.

"Total anggaran rumah swadaya dalam APBN 2019 sendiri sebesar Rp 4,28 triliun," kata Khalawi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4/2019).


Ia menjelaskan, pemberian BSPS dilakukan berdasarkan readiness criteria yang diusulkan dari Bupati/ Walikota dan Kementerian/Lembaga.

Usulan dilengkapi data jumlah rumah dan lokasi rumah tidak layak huni yang ada di desa/kelurahan.

Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS. Warga saling membantu untuk pelaksanaan program BSPS.(Kementerian PUPR)

Setelah itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan. Adapun dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan atau perbaikan akan melibatkan masyarakat dengan membentuk kelompok sehingga ada kerja sama di dalamnya.

"Nantinya tukang yang mengerjakan juga bisa diberikan upah jika memang diperlukan. Dengan demikian mereka tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya untuk upah kerja tukang," ujarnya.

Lebih jauh, Khalawi menyatakan, 11.327 unit rumah tidak layak huni di Sumatera Barat telah mendapatkan bantuan BSPS dari pemerintah.

Bantuan tersebut tersebar di 16 Kabupaten/Kota, 106 Kecamatan dan 274 desa/nagari.

"Sementara di Kecamatan Lintau Buo Utara sebanyak 203 unit yang tersebar di Nagari Tanjung Bonai 123 unit, Batu Bulek 22 unit, Balai Tangah 20 unit, Tepi Selo 14 unit dan Lubuk Jantan 24 unit," terang Khalawi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, dalam kurun empat tahun terakhir, penyaluran program BSPS telah dilaksanakan bagi 494.169 unit rumah tidak layak huni.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ucap Basuki.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 April 2020
Pandemi Covid-19, Penjualan Hunian di Banten Menukik
Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan hunian makin lesu di tengah pandemi Covid-19 lantaran beli hunian belum jadi prioritas kebanyakan orang dalam kondisi sekarang ini. Salah satu yang terdampak adalah hunian di Banten, yang jumlah penjualannya mengalami penurunan tajam.Berdasarkan riset Indonesia Property Watch (IPW), nilai penjualan pasar perumahan di Banten pada kuartalBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 April 2020
Tak Jadi Mudik, Manfaatkan THR untuk Beli Hunian
Bisnis.com, JAKARTA – Penyebaran virus corona (Covid-19) semakin meluas dan telah menjangkau keseluruhan 34 provinsi yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah sedang mempertimbangkan larangan masyarakat mudik saat Lebaran nanti.Country Manager Rumah.com Marine Novita mengungkapkan bahwa di saat pandemi corona seperti sekarang ini lebih baik masyarakat tidak mudik dan bisa menggunakanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 April 2020
Ada Teknologi, Pengembang Jangan Patah Semangat di Tengah Pandemi Covid-19
Bisnis.com, JAKARTA – Pasar properti kelas menengah disebut tak terdampak terlalu parah oleh adanya pandemi Covid-19. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pengembang untuk tak patah semangat dalam memasarkan produk kelas menengahnya.Country Manager Rumah.com Marine Novita mengatakan hunian kelas menengah umumnya tidak memiliki kenaikan harga yang bombastis. Kemungkinan inflasi kebutuhanBaca Selengkapnya