(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan evaluasi tengah tahun pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, demi tercapainya Program Satu Juta Rumah, diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik dan pengawasan di lapangan.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan rumah untuk masyarakat. Kami ingin agar Program Satu Juta Rumah bisa terus terlaksana dengan baik di lapangan karena bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya melalui siaran resmi, Minggu, (14/7/2019).

Khalawi menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan hingga 8 Juli 2019 kemarin, progres pembangunan fisik program perumahan baru mencapai 24,8 persen. Sedangkan progres keuangan mencapai angka 33,56 persen.

“Adanya gap antara progress fisik dan keuangan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan di lapangan. Kami targetkan prognosis capaian keuangan sebesar  95,6 persen dan fisik sebesar 100 persen, tanpa mengesampingkan kualitas atau output pekerjaan,” ujarnya.

Terkait capaian Program Satu Juta Rumah, Khalawi menerangkan bahwa jumlahnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kementerian PUPR pada tahun ini menargetkan pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah sekitar 1,25 juta unit. 

“Hingga saat ini tepatnya bulan Juli 2019, jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sebesar Rp 626.330 unit rumah,” tandasnya.

Untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah untuk masyarakat, imbuh Khalawi, pihaknya telah menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dengan demikian, pembangunan perumahan dapat berjalan akuntabel dan benar-benar tepat sasaran.

“Kami juga memiliki Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) dan SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesai untuk membantu dalam pendataan program satu juta rumah,” kata Khalawi.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 8 Juni 2020
Pengembang Properti Minta Keringanan PBB
Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi pengembang properti telah mengajukan sejumlah usulan untuk meringankan beban finansial mereka di tengah pandemi Covid-19, salah satunya keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permintaan itu kini mulai menemui titik terang.Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan sudah memberikan usulan terkait keringanan pajakBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 8 Juni 2020
BP Tapera: Dua Manfaat bagi Peserta Sanggup Kami Penuhi
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan bahwa dua janji bagi peserta, yakni imbal hasil simpanan dan manfaat perumahan, dapat dipenuhi dengan strategi alokasi dana untuk investasi.Deputi Komisioner bidang Pengerahan Dana Badan Pengelola (BP) Tapera Eko Ariantoro menjelaskan bahwa terdapat dua jenis manfaat yang akanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 8 Juni 2020
Iuran Tapera, Pekerja Asing Juga Wajib Bayar
Bisnis.com, JAKARTA – Penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Badan Pengelola Tapera bakal dimulai pada 2021 mendatang. Pekerja asing pun tak terhindarkan dari kewajiban membayar iuran.Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan bahwa pekerja asing juga diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera. Nantinya, perusahaan tempat warga asing tersebut bekerja akan diwajibkanBaca Selengkapnya