(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan evaluasi tengah tahun pelaksanaan program perumahan untuk masyarakat Indonesia. 

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, demi tercapainya Program Satu Juta Rumah, diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan fisik dan pengawasan di lapangan.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan rumah untuk masyarakat. Kami ingin agar Program Satu Juta Rumah bisa terus terlaksana dengan baik di lapangan karena bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya melalui siaran resmi, Minggu, (14/7/2019).

Khalawi menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal penyediaan Perumahan hingga 8 Juli 2019 kemarin, progres pembangunan fisik program perumahan baru mencapai 24,8 persen. Sedangkan progres keuangan mencapai angka 33,56 persen.

“Adanya gap antara progress fisik dan keuangan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan fisik dan pengawasan di lapangan. Kami targetkan prognosis capaian keuangan sebesar  95,6 persen dan fisik sebesar 100 persen, tanpa mengesampingkan kualitas atau output pekerjaan,” ujarnya.

Terkait capaian Program Satu Juta Rumah, Khalawi menerangkan bahwa jumlahnya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kementerian PUPR pada tahun ini menargetkan pembangunan rumah dalam Program Satu Juta Rumah sekitar 1,25 juta unit. 

“Hingga saat ini tepatnya bulan Juli 2019, jumlah capaian Program Satu Juta Rumah sebesar Rp 626.330 unit rumah,” tandasnya.

Untuk mendorong terlaksananya pembangunan rumah untuk masyarakat, imbuh Khalawi, pihaknya telah menggandeng Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dengan demikian, pembangunan perumahan dapat berjalan akuntabel dan benar-benar tepat sasaran.

“Kami juga memiliki Satgas Pemantauan dan Pengendalian Program Satu Juta Rumah (P2PSR) dan SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesai untuk membantu dalam pendataan program satu juta rumah,” kata Khalawi.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Genjot KPR, Pengembang Rumah Subsidi Rela Beri Stimulus
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah subsidi harus rela memberikan stimulus kepada konsumen menyusul tekanan yang melanda sektor properti akibat dampak wabah corona atau Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan keringanan terhadap kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembelian rumah. KeringananBaca Selengkapnya