(0)



Bisnis,com, JAKARTA—Properti di Depok diproyeksi masih akan tetap menggeliat meski dihadapkan pada persoalan banjir dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas.

Head of Marketing Rumah.com Ike Hamdan mengatakan saat ini di Depok semakin marak pembangunan hunian vertikal. Banyaknya proyek-proyek pembangunan hunian vertikal khususnya bisa terlihat di kawasan Margonda yang areanya sudah cukup padat. 

Ike menjelaskan persoalan ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan harganya yang semakin mahal menyebabkan arah pengembangan hunian-hunian baru di Kota Depok mulai mengarah pada hunian vertikal atau apartemen. 

“Dari empat wilayah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kenaikan harga paling pesat terjadi di area Depok. Indeks harganya naik hampir 13% pada kuartal akhir 2019," ungkapnya melalui siaran pers, Jumat (31/1/2020).

Berdasar riset Rumah.com Indonesia Property Market Index kuartal IV/2019, indeks harga hunian di Depok dari sisi harga yang ditawarkan penjual berada pada titik 133,2. Angka tersebut naik cukup tinggi yaitu sebesar 12,96 persen jika dibandingkan dengan kuartal yang sama pada 2018 (year-on-year).

Sementara itu, dari sisi pasokan, properti di Depok terus mengalami penurunan. Menurut Rumah.com Indonesia Property Market Index, Depok sempat mencapai titik suplai properti tertinggi pada kuartal ketiga 2017. Namun pasokannya terus mengalami penurunan pada kuartal keempat 2019. 

Adapun, sepanjang tahun 2019, indeks suplai hunian di Depok menurut riset Rumah.com berada di bawah angka 100.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya