(0)



Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah resmikan ratusan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hari ini, Minggu (17/3/2019).

Meskipun harga tanah kian mahal, PUPR terus mendorong pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kawasan perkotaan bagi MBR sebagai solusi hunian layak untuk masyarakat.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni.

“Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa dan santri,” ucapnya usai meresmikan 5 Rusunawa dan 50 unit rumah khusus tipe 28 yang berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang yang dipusatkan di Rusunawa Wates, Kota Magelang, Minggu (17/3/2019).

Berdasarkan siaran resminya, Khalawi mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang yang telah menyediakan lahan yang menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Rusunawa bagi MBR.

Rusunawa yang diresmikan yakni Rusun MBR di Kelurahan Wates, Kota Magelang, Rusun MBR di Kelurahan Tamanagung, Rusun Mahasiswa STTP Tegalrejo dan Rusun Ponpes API Tegalrejo yang ketiganya berada di Kabupaten Magelang serta Rusun MBR Manggong di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Peresmian Rusun dan Rusus ini dilakukan dengan kegiatan penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid didampingi oleh Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina dan Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi serta disaksikan para penghuni dan warga sekitar.

Lima Rusun yang dibangun berjumlah 42 unit hingga 58 unit tipe 36 untuk Rusun MBR. Sedangkan Rusun Mahasiswa sebanyak 37 unit tipe 24 mampu menampung 144 mahasiswa dan Rusun Santri sebanyak 12 unit kamar tipe barak yang dapat dihuni 216 santri.

Biaya pembangunan Rusunawa sekitar Rp 7 - 11 miliar termasuk fasilitas berupa meubelair, air, listrik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.

“Dengan fasilitas yang kami siapkan membuat penghuni Rusun cukup nyaman. Rusun yang sudah diresmikan segera dihuni. Nantinya para penghuni Rusun harus senantiasa menjaga kebersihan dan menambah penghijauan dengan menanam pohon," kata Khalawi dikutip dari siaran resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, sekalipun sudah beberapa Rusun dibangun di Kota Magelang, namun masih menghadapi permasalahan yang cukup tinggi terutama masalah kekurangan hunian.

“Pemkot Magelang masih memiliki lahan untuk pembangunan Rusun selanjutnya, karena masih banyak warga yang masih menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pembangunan Rusunawa bersinergi dengan Pemerintah Daerah sementara konstruksi dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Transaksi Hunian Berharga di Atas Rp1 Miliar Bangkit Lagi
Bisnis.com, JAKARTA — Peminat produk hunian dengan kisaran harga di atas Rp1 miliar diperkirakan naik kembali di tengah pandemi Covid-19.Senior Director Leads Property Darsono Tan mengatakan bahwa produk hunian di atas Rp1 miliar ke atas saat ini mulai naik lagi setelah April, Mei, dan Juni sempat mengalami penurunan atau permintaan."SaatBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
SMF Sediakan Dana KPR Jangka Panjang Melalui 2 Skema, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial menyediakan dana kredit pemilikan rumah jangka panjang lewat dua skema yakni sekuritisasi dan refinancing untuk mendukung program tabungan perumahan rakyat.Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan bahwa perseroan siap mendukung program tabungan perumahan rakyat (tapera) yang akan diberikan oleh BadanBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
2020 Tinggal 5 Bulan, Apakah BP Tapera Bisa Jalan Tahun Depan?
Bisnis.com, JAKARTA — Pengoperasian Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat pada tahun depan bisa mundur apabila belum ada sejumlah aturan pendukung.Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan bahwa pengumpulan dana simpanan peserta dimulai pada Januari 2021, dimulai dari iuran peserta pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri terlebih dahulu.Lalu,Baca Selengkapnya