(0)



Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah resmikan ratusan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hari ini, Minggu (17/3/2019).

Meskipun harga tanah kian mahal, PUPR terus mendorong pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kawasan perkotaan bagi MBR sebagai solusi hunian layak untuk masyarakat.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni.

“Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa dan santri,” ucapnya usai meresmikan 5 Rusunawa dan 50 unit rumah khusus tipe 28 yang berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang yang dipusatkan di Rusunawa Wates, Kota Magelang, Minggu (17/3/2019).

Berdasarkan siaran resminya, Khalawi mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang yang telah menyediakan lahan yang menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Rusunawa bagi MBR.

Rusunawa yang diresmikan yakni Rusun MBR di Kelurahan Wates, Kota Magelang, Rusun MBR di Kelurahan Tamanagung, Rusun Mahasiswa STTP Tegalrejo dan Rusun Ponpes API Tegalrejo yang ketiganya berada di Kabupaten Magelang serta Rusun MBR Manggong di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Peresmian Rusun dan Rusus ini dilakukan dengan kegiatan penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid didampingi oleh Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina dan Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi serta disaksikan para penghuni dan warga sekitar.

Lima Rusun yang dibangun berjumlah 42 unit hingga 58 unit tipe 36 untuk Rusun MBR. Sedangkan Rusun Mahasiswa sebanyak 37 unit tipe 24 mampu menampung 144 mahasiswa dan Rusun Santri sebanyak 12 unit kamar tipe barak yang dapat dihuni 216 santri.

Biaya pembangunan Rusunawa sekitar Rp 7 - 11 miliar termasuk fasilitas berupa meubelair, air, listrik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.

“Dengan fasilitas yang kami siapkan membuat penghuni Rusun cukup nyaman. Rusun yang sudah diresmikan segera dihuni. Nantinya para penghuni Rusun harus senantiasa menjaga kebersihan dan menambah penghijauan dengan menanam pohon," kata Khalawi dikutip dari siaran resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, sekalipun sudah beberapa Rusun dibangun di Kota Magelang, namun masih menghadapi permasalahan yang cukup tinggi terutama masalah kekurangan hunian.

“Pemkot Magelang masih memiliki lahan untuk pembangunan Rusun selanjutnya, karena masih banyak warga yang masih menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pembangunan Rusunawa bersinergi dengan Pemerintah Daerah sementara konstruksi dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya