(0)



Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah resmikan ratusan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hari ini, Minggu (17/3/2019).

Meskipun harga tanah kian mahal, PUPR terus mendorong pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kawasan perkotaan bagi MBR sebagai solusi hunian layak untuk masyarakat.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni.

“Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa dan santri,” ucapnya usai meresmikan 5 Rusunawa dan 50 unit rumah khusus tipe 28 yang berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang yang dipusatkan di Rusunawa Wates, Kota Magelang, Minggu (17/3/2019).

Berdasarkan siaran resminya, Khalawi mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang yang telah menyediakan lahan yang menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Rusunawa bagi MBR.

Rusunawa yang diresmikan yakni Rusun MBR di Kelurahan Wates, Kota Magelang, Rusun MBR di Kelurahan Tamanagung, Rusun Mahasiswa STTP Tegalrejo dan Rusun Ponpes API Tegalrejo yang ketiganya berada di Kabupaten Magelang serta Rusun MBR Manggong di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Peresmian Rusun dan Rusus ini dilakukan dengan kegiatan penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid didampingi oleh Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina dan Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi serta disaksikan para penghuni dan warga sekitar.

Lima Rusun yang dibangun berjumlah 42 unit hingga 58 unit tipe 36 untuk Rusun MBR. Sedangkan Rusun Mahasiswa sebanyak 37 unit tipe 24 mampu menampung 144 mahasiswa dan Rusun Santri sebanyak 12 unit kamar tipe barak yang dapat dihuni 216 santri.

Biaya pembangunan Rusunawa sekitar Rp 7 - 11 miliar termasuk fasilitas berupa meubelair, air, listrik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.

“Dengan fasilitas yang kami siapkan membuat penghuni Rusun cukup nyaman. Rusun yang sudah diresmikan segera dihuni. Nantinya para penghuni Rusun harus senantiasa menjaga kebersihan dan menambah penghijauan dengan menanam pohon," kata Khalawi dikutip dari siaran resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, sekalipun sudah beberapa Rusun dibangun di Kota Magelang, namun masih menghadapi permasalahan yang cukup tinggi terutama masalah kekurangan hunian.

“Pemkot Magelang masih memiliki lahan untuk pembangunan Rusun selanjutnya, karena masih banyak warga yang masih menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pembangunan Rusunawa bersinergi dengan Pemerintah Daerah sementara konstruksi dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 24 Agustus 2020
16.180 Calon Debitur Lakukan Akad Pembelian Rumah di Pameran Virtual
Bisnis.com, JAKARTA – Sedikitnya 16.180 calon debitur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) akan melaksanakan akad massal dalam pameran virtual perumahan subsidi.Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat.“Untuk terus menujuBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 24 Agustus 2020
BTN Targetkan 2 Juta Visitor pada IPEX VIRTUAL Perdana di Indonesia
Jakarta, 22 Agustus 2020. Pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk menggelar hajatan rutinnya, yaitu Indonesia Property Expo atau IPEX. Yang membuat berbeda pada IPEX kali ini adalah pameran ini dikemas dalam platform digital berkonsep virtual 4D. Artinya, IPEX tidak dilakukan di ruang pamer, namunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Masyarakat Jabodetabek Makin Cerdas Saat Membeli Rumah
Bisnis.com, JAKARTA - Pengetahuan masyarakat Jabodetabek akan hak dan kewajibannya sebagai konsumen ketika memutuskan untuk membeli produk properti.Hal tersebut tentunya akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran atau wanprestasi oleh pengembang yang akan merugikan mereka di kemudian hari.Pakar Hukum Pertanahan sekaligus CEO and Managing Partner Leks&Co Eddy M. Leks menilai masyarakat yang tinggalBaca Selengkapnya