(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan untuk menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Bantuan ditujukan untuk 10.400 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.

Angka tersebut untuk membantu PUPR mencapai total penyaluran BSPS di Jawa Timur. sebanyak 32.625 unit dalam kurun 2016 hingga 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di antaranya melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Basuki mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) saja, PUPR telah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 494.169 unit menjadi layak huni melalui program BSPS.

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki seperti dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (25/5/2019).

Dalam kurun 2016-2018, Program BSPS di Provinsi Jawa Timur telah menyentuh 22.225 unit rumah tidak layak huni, dengan perincian tahun 2016 sebanyak 4.165 unit, tahun 2017 sebanyak 6.496 unit dan tahun 2018 sebanyak 11.564 unit. Program berjalan melalui BSPS dan NAHP (National Affordable Housing Program).

Selain itu, Kementerian PUPR membangun rumah susun (Rusun) dengan total 18 menara selama periode 2015-2018 dan sebanyak 200 unit rumah khusus selama periode 2017-2018 di Provinsi Jawa Timur.

Pada 2019 Kementerian PUPR menargetkan membangun 10 menara rusun dan 40 unit rusus di Jawa Timur.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya