(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan untuk menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Bantuan ditujukan untuk 10.400 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.

Angka tersebut untuk membantu PUPR mencapai total penyaluran BSPS di Jawa Timur. sebanyak 32.625 unit dalam kurun 2016 hingga 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di antaranya melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Basuki mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) saja, PUPR telah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 494.169 unit menjadi layak huni melalui program BSPS.

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki seperti dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (25/5/2019).

Dalam kurun 2016-2018, Program BSPS di Provinsi Jawa Timur telah menyentuh 22.225 unit rumah tidak layak huni, dengan perincian tahun 2016 sebanyak 4.165 unit, tahun 2017 sebanyak 6.496 unit dan tahun 2018 sebanyak 11.564 unit. Program berjalan melalui BSPS dan NAHP (National Affordable Housing Program).

Selain itu, Kementerian PUPR membangun rumah susun (Rusun) dengan total 18 menara selama periode 2015-2018 dan sebanyak 200 unit rumah khusus selama periode 2017-2018 di Provinsi Jawa Timur.

Pada 2019 Kementerian PUPR menargetkan membangun 10 menara rusun dan 40 unit rusus di Jawa Timur.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 6 April 2020
Pengembang Pertanyakan Keterlambatan Pencairan KPR FLPP
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang hunian bersubsidi meminta penjelasan dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR terkait masih adanya keterlambatan dana pencairan Kredit Pemilikan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).Alasannya, pengembang di luar Pulau Jawa masih kerap menerima keterlambatan proses pencairan KPR FLPP dari Pusat Pengelolaan DanaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Jelang Ramadan, Sektor Properti Masih Wait and See
Bisnis.com, JAKARTA — Jelang Ramadan, pengembang properti memprediksi masyarakat dan kalangan investor masih tetap melakukan sikap wait and see menyusul mewabahnya virus corona jenis baru di Indonesia.Ketua Umum Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan permintaan hunian bersubsidi dinilai sangat tinggi jika dalam kondisi normal."Permasalahannya, Ramadan tahunBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 30 Maret 2020
Genjot KPR, Pengembang Rumah Subsidi Rela Beri Stimulus
Bisnis.com, JAKARTA - Pengembang rumah subsidi harus rela memberikan stimulus kepada konsumen menyusul tekanan yang melanda sektor properti akibat dampak wabah corona atau Covid-19. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan bahwa pihaknya berinisiatif memberikan keringanan terhadap kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembelian rumah. KeringananBaca Selengkapnya