(0)



JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kementerian akan mengevaluasi tiga gedung bertingkat di wilayah DKI Jakarta pada April ini.

Ketiga gedung tersebut adalah rumah susun sewa (rusunawa) Jatinegara, gedung Bidakara, dan gedung Kementerian Keuangan. Masing-masing gedung mewakili bangunan untuk hunian, mix-used, dan perkantoran.

Evaluasi tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan berkelanjutan terhadap bangunan bertingkat di Jakarta.

"Kelanjutan evaluasi pada April 2019 akan dilakukan pemeriksaan di Rusunawa Jatinegara, Gedung Bidakara, dan Gedung Kementerian Keuangan,” ujar Basuki di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Dia melanjutkan Kementerian PUPR merupakan pembina jasa konstruksi di Indonesia yang telah mengeluarkan surat penugasan pada 27 Februari 2019 kepada Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) untuk mengecek bangunan gedung bertingkat di DKI Jakarta.

“Tim Pemeriksaan Gedung tidak hanya dari Kementerian PUPR, tetapi juga dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, ahli dari ITB, dan asosiasi K3," ucap Basuki.

Pemeriksaan meliputi tiga aspek, yaitu komitmen organisasi dalam pengelolaan gedung, perizinan penggunaan gedung, dan kondisi aktual pengelolaan bangunan.

Adapun standar nilainya dibagi menjadi lima, yaitu Sangat Patuh (80-100), Patuh (60-79), Cukup Patuh (40-59), Kurang Patuh (30-39), dan Abai (0-29).

Tim pemeriksa akan memberikan nilai dan rekomendasi bagi para pengelola gedung untuk melengkapi kekurangan sesuai dengan standar bangunan yang telah ditentukan.

Sebelumnya, ada tiga gedung yang menjadi contoh pemeriksaan, yakni Grand Indonesia, Apartemen Rajawali, dan Plaza Blok M. Ada pula dua bangunan di Kementerian PUPR, yakni gedung Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga.

Untuk mengecek kesiapan pengelola gedung bertingkat dalam menghadapi bencana, Kementerian PUPR juga menggelar simulasi evakuasi korban kebakaran.

Kegiatan itu juga dalam rangka peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada 26 April 2019.

“Ini bukan hiburan, ini adalah latihan yang harus kita latih terus-menerus, minimal dua kali setahun. Targetnya pada 3 Desember 2019 nanti setiap gedung di Kementerian PUPR sudah memiliki tim rescue,” imbuh Basuki.

Simulasi itu dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pemprov DKI Jakarta.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Sabar, Relaksasi Debitur Rumah Subsidi Masih Tunggu Skema
Bisnis.com, JAKARTA - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19. Pemberian keringanan tersebut dipertimbangkan lantaran pada Mei 2020, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan (PPDPP) mencatat ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
BP Tapera, Potongan 3 Persen Masih Bisa Dinego
Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari pelaku industri soal potongan 3 persen dari upah pekerja.Namun, aturan tersebut ternyata masih terbuka untuk penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa saat ini Badan PengelolaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 22 Juni 2020
Tak Perlu Panik, Hitungan Iuran 3 Persen Tapera Masih Digodok
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) rencananya bakal segera beroperasi mulai awal 2021. Namun, sejumlah aturan terkait dengan pelaksanaan program Tapera masih terus digodok, termasuk pemotongan 3 persen dari upah pekerja.Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada acuanBaca Selengkapnya