(0)



Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia memastikan bahwa pengerjaan proyek hunian bersubsidi akan terus berlanjut menyusul akan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar di tiga wilayah Jawa Barat yakni Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pengerjaan proyek hunian bersubsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu akan mengedepankan protokol pencegahan virus corona jenis baru (Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Pengerjaan proyek [di Bogor, Depok, Bekasi] jalan terus, akan tetapi agak lambat progres [pembangunan] di lapangan," ujar Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Yoyo Sugeng Triyogo kepada Bisnis, Minggu (12/4/2020).

Dia mengatakan bahwa sebagian para pengembang di bawah keanggotan Apersi masih terus melanjutkan pengerjaan proyek meski terbebani arus kas mengingat tingkat penjualan juga turun drastis.

Bahkan, dia mengalami sendiri betapa sulitnya menjual hunian bersubsidi di tengah kondisi saat ini mengingat penjualan tercatat tak seperti biasanya. Yoyo mengatakan bahwa hingga akan memasuki pertengahan bulan ini saja, pengembang hanya bisa menjual satu unit rumah. 

Padahal, kata dia, sebelum ada virus corona rata-rata penjualan rumah bersubsidi bisa mencapai 30 unit. Artinya, tingkat penjualan telah turun drastis hingga 90 persen.

"Kondisi sebelum corona, rata-rata penjualan kami per bulan itu 30 unit. Sekarang syukur-syukur kalau laku tiga unit per bulan. Saya yakin kondisi teman-teman yang lain tidak jauh berbeda," ujar dia.


Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, kondisi ini ditambah dengan sulitnya akses pelayanan sejumlah instansi lantaran tengah menerapkan implementasi bekerja dari rumah untuk menekan mata rantai Covid-19. 

Yoyo mengaku bahwa salah satu pelayanan yang kurang berjalan dengan baik di saat kondisi seperti ini adalah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga menghambat beberapa MBR yang sudah siap melakukan akad kredit.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya