(0)



Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan rencananya akan pemindahan ibu kota negaea (IKN) ke Kalimantan.

Kendati belum ditentukan lokasi pastinya, namun dinilai bakal membawa keuntungan dan kerugian buat sektor properti.

Associate Director Paramount Land Muhammad Nawawi mengatakan bahwa keputusan presiden untuk memindahkan IKN merupakan keputusan yang tepat, namun tidak yakin bisa segera selesai dalam waktu singkat.

Adapun, dari sisi properti, menurut Nawawi, gejolaknya bukan di tempat yang baru, di Kalimantan, tapi lebih kepada pasar properti di ibu kota sebelumnya yaitu Jakarta. 

Untuk yang terkait langsung di bidang pemerintahan, bisnis, atau industri, menurut Nawawi, kalau orang-orangnya pindah ke sana, aktivitas properti di sini akan berkurang, bisa itu dijual, bisa valuenya turun, sehingga akan mempengaruhi yang di sini dulu.

"Dampaknya ke value tanah, dari per lokasi akan bergetar, entah ke atas atau ke bawah. Harga propertinya juga akan terpengaruh," katanya kepada Bisnis, Minggu (18/8).

Dengan itu, penjualan pengembang juga dikatakan akan bergetar, karena ketika ramai penjual, tidak diikuti oleh ramainya pembeli.

"Menurut saya ini jadi sesuatu yang jangka panjang. Pengembang besar banyak bangun ribuan hektare itu perlu waktu 30-40 tahun, butuh banyak masyarakat dan bisnis yang terlibat. Kalau targetnya 7 atau10 tahun saja saya enggak yakin," sambungnya.

"Terus nanti apa yang mau pindah, apa cuma pemerintahnya aja, apa sama bisnis semua juga. Kalo sama bisnis semua juga, ya kudu was-was lah industri-industri di Jakarta," lanjutnya.

Harapannya, pemindahan ibu kota bisa menjadi ladang baru untuk dipanen para pengembang properti. Pengembang properti, terutama dari swasta bisa ikut dilibatkan dalam pembangunannya.

Adapun ,Paramount sendiri memang ingin melakukan ekspansi. Nawawi menyebutkan Paramount sudah punya lahan di Kalimantan.

"Belum bisa kita sebut letaknya dimana luasnya berapa. Sebelum ada isu mau pindah sudah ada. Kalau jadi ya beruntung buat kami yang sudah punya lahan di sana," katanya.

Selain itu, melihat situasi saat ini, Nawawi mengatakan semakin optimistis dengan pertumbuhan pasar properti, dengan kondisi politik dan perekonomian yang sudah mereda. Terlebih dengan beragam relaksasi dan wacana pemerintah diharapkan bisa menggenjot pasar properti ke depan.

"Ya menurut saya wait and see harusnya sudah tidak perlu lagi. Karena kemarin itu kan yang berkurang itu keberanian masyarakat untuk mengalirkan uangnya ke properti," tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya