(0)



Jawa Barat Kekurangan Rumah 3,5 Juta Unit
Berita Terkini | 29 April 2019

JAKARTA, KOMPAS.com – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Barat menyatakan, hingga April 2019, Provinsi Jawa Barat mengalami kekurangan rumah sebanyak 3,5 juta unit.

"Jumlah ini sekitar 30 persen dari backlog  rumah secara Nasional. Tertinggi di banding provinsi lainnya," cetus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himperra Provinsi Jawa Barat Iswadi,” ucap Iswadi kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Iswadi mengungkapkan tingginya angka backlog rumah Jawa Barat, karena faktor perizinan yang belum ringkas. 

Padahal, pemerintah pusat sudah berusaha menyederhanakan regulasi, contohya melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kendati begitu, kata dia, Himperra akan terus mempersempit backlog tersebut dengan membangun rumah hingga 10.000 unit pada tahun 2019 ini.

Angka tersebut memang masih jauh dari ideal dari target Nasional sebanyak 120.000 unit.

"Tidak tertutup kemungkinan realisasinya melampaui target. Karena beberapa anggota Himperra Jawa Barat, memiliki proyek perumahan sejenis di provinsi lain," kata Iswadi.

Demikian sebaliknya, anggota Himperra provinsi lain, beroperasi juga di Jawa Barat. Dia mencontohkan sejumlah anggota dari DKI Jakarta yang membangun perumahan di Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, dan Bandung.

Selain itu, Himperra juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Salah satunya ekspo  "Gebyar Rumah Jabar Tahun 2019" di Bandung dari tanggal 24 sampai 28 April 2019.

Pameran ini digelar oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar.

Pameran yang diresmikan oleh Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo A Soeranto tersebut diikuti oleh 27 instansi yang berada di 42 stan.

Selain menampilkan berbagai macam pembangunan perumahan bersubsidi di Jabar, pameran ini juga menawaran produk perbankan dan informasi tentang Program Sejuta Rumah dari Kementerian PUPR.

Iswadi mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan dan memberikan bantuan untuk para pengembang yang fokus membangun rumah bersubsidi.

"Hal ini guna mendukung tercapainya target Program Sejuta Rumah," pungkas dia.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Subsidi FLPP Masih Tetap Dianggarkan hingga Tahun 2021
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) belum beroperasi penuh, Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan. Adapun pelayananBaca Selengkapnya