(0)



Jawa Barat Kekurangan Rumah 3,5 Juta Unit
Berita Terkini | 29 April 2019

JAKARTA, KOMPAS.com – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Barat menyatakan, hingga April 2019, Provinsi Jawa Barat mengalami kekurangan rumah sebanyak 3,5 juta unit.

"Jumlah ini sekitar 30 persen dari backlog  rumah secara Nasional. Tertinggi di banding provinsi lainnya," cetus Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himperra Provinsi Jawa Barat Iswadi,” ucap Iswadi kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2019).

Iswadi mengungkapkan tingginya angka backlog rumah Jawa Barat, karena faktor perizinan yang belum ringkas. 

Padahal, pemerintah pusat sudah berusaha menyederhanakan regulasi, contohya melalui kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kendati begitu, kata dia, Himperra akan terus mempersempit backlog tersebut dengan membangun rumah hingga 10.000 unit pada tahun 2019 ini.

Angka tersebut memang masih jauh dari ideal dari target Nasional sebanyak 120.000 unit.

"Tidak tertutup kemungkinan realisasinya melampaui target. Karena beberapa anggota Himperra Jawa Barat, memiliki proyek perumahan sejenis di provinsi lain," kata Iswadi.

Demikian sebaliknya, anggota Himperra provinsi lain, beroperasi juga di Jawa Barat. Dia mencontohkan sejumlah anggota dari DKI Jakarta yang membangun perumahan di Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, dan Bandung.

Selain itu, Himperra juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Salah satunya ekspo  "Gebyar Rumah Jabar Tahun 2019" di Bandung dari tanggal 24 sampai 28 April 2019.

Pameran ini digelar oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jabar.

Pameran yang diresmikan oleh Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo A Soeranto tersebut diikuti oleh 27 instansi yang berada di 42 stan.

Selain menampilkan berbagai macam pembangunan perumahan bersubsidi di Jabar, pameran ini juga menawaran produk perbankan dan informasi tentang Program Sejuta Rumah dari Kementerian PUPR.

Iswadi mengharapkan pemerintah mempermudah perizinan dan memberikan bantuan untuk para pengembang yang fokus membangun rumah bersubsidi.

"Hal ini guna mendukung tercapainya target Program Sejuta Rumah," pungkas dia.


Sumber : properti.kompas.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya