(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menipis dan tak lagi tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh sejumlah pengembang pun terpaksa dihentikan.

Kekurangan FLPP tersebut membuat pengembang jadi semakin tertekan, tak hanya rugi secara finansial,mereka juga terancam kredibilitasnya. Pembeli mulai meragukan kredibilitas pengembang karena rumah yang ingin dibeli tak kunjung bisa diakadkan.

Chief of Marketing and Business Development PT Riscon Realty Gena Bijaksana mengatakan saat ini ada pembangunan proyek rumah subsidi Riscon di Palembang, Serang, dan Bogor yang sudah mulai terhambat.

“Di Palembang sudah berhenti, di Bogor kemarin masih dapat sisa berapa cuma sekarang sudah mulai seret, tapi jumlah rumah pastinya saya kurang tahu,” kata Gena kepada Bisnis, Minggu (1/9/2019).

Kurangnya kuota FLPP, kata Gena memberikan tekanan lebih pada penjualan properti, terlebih saat ini pasar terlihat belum membaik. Selain itu, ada sejumlah peraturan yang baru-baru ini ikut memberikan tekanan bagi pengembang.

Jika hingga akhir tahun FLPP tak kunjung ditambah, bisnis properti Riscon Realty bakal tetap berjalan, hanya saja pengembang rumah MBR itu harus memutar otak untuk memutuskan strategi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menggenjot penjualan.

“Kami coba terus kreatif memikirkan strateginya, selain itu kami juga terus komunikasikan dengan asosiasi dan stakeholder lainnya supaya mendorong pemerintah segera tambah kuotanya [FLPP],” sambung Gena.

Menurut Gena, kasus kurangnya FLPP ini tak merugikan pengembang, melainkan para konsumen. Mereka yang sudah siap menempati hunian dan menyiapkan pendapatannya untuk menyicil rumah pertamanya jadi terhambat.

“Di sini posisinya bukan cuma untuk rumah yang sudah dibangun, tapi ada yang orangnya juga sudah ready untuk akad. Sebelumnya mereka sudah dijanjikan bisa akad, sudah dijanjikan hal-hal lainnya, mereka juga sudah siap untuk pindah rumah segala macam, rumahnya sudah mereka lihat, tapi rumahnya belum bisa ditempatin karena memang belum bisa akad,” jelas Gena.

Terhentinya pembangunan oleh pengembang tak hanya dirasakan Riscon Realty. Pengembang Delta Group  mengalami penghentian pembangunan pada proyeknya di Bogor. Namun, untuk jumlah rumah yang sudah dibangun, Direktur Utama Delta Group Endang Kawidjaja belum bisa menyebutkan.

Endang mengatakan bahwa rumah yang sudah dibangun untuk skema pembiayaan FLPP tak bisa begitu saja digeser untuk dibiayai melalui skema lain. Ada sejumlah aturan berbeda dan jumlah cicilan yang bisa jadi lebih tinggi dan akhirnya memberatkan konsumen.

“Kalau begini ada potensi jadi banyak yang batal, karena mereka mampunya bayar dengan aturan yang ada di skema FLPP,” sambung Endang.

Salah satu strategi yang digunakan Delta Group adalah menggeser skema yang tadinya menggunakan FLPP menjadi menggunakan skema lain seperti Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).\

“Proyek yang di Cilegon dan beberapa yang Bogor sedang kami coba kondisikan kalau-kalau bisa geser ke skema lain, kalau bisa,” kata Endang.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya