(0)



Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun sekitar 115 tower atau 7.000 unit rumah susun sewa (rusunawa) sebagai program penyediaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pembangunan rusunawa akan dilakukan di seluruh Indonesia terutama yang berada di kawasan dekat perbatasan.

“Rusunawa untuk MBR ASN, TNI/Polri dan juga petugas medis yang ada di perbatasan ini adalah program pusat,” katanya seusai membuka Rakornas Himpunan Pengembang Pemukiman Perumahan Rakyat (Himperra) dan pelantikan pengurus Himperra Jatim di Surabaya pada Kamis (2/5/2019).

Dia mengatakan selain membangun rusunawa, pemerintah akan menyiapkan konsep pengembangan rumah bagi milenial dengan berbagai kategori, misalnya, generasi milenial usia 20 – 24 tahun yang biasanya belum ingin memiliki rumah dan ingin tinggal di tengah kota dengan fasilitas wifi 24 jam dan akses transportasi yang mudah, maka cukup dibuatkan rusunawa tipe kos-kosan yang bisa dijangkau anak muda.

Untuk milenial yang sudah berkembang yakni dari usia 25 – 30 tahun biasanya sudah ingin memiliki rumah, maka konsepnya disiapkan rusunawa untuk keluarga. Sedangkan milenial di atas 30 tahun biasanya lebih memilih sendiri lokasi rumah yang ingin dibeli.

“Ke depan kita siapkan konsep untuk rumah milenial, karena generasi milenial kita sekarang ini sudah 81 juta jiwa dan tahun depan bisa tumbuh dua kali lipat lagi,” ucap Khalawi.

Menurut dia, sejumlah kebijakan yang siapkan pemerintah tersebut akan menjadi ceruk pasar bagi para pengembang rumah MBR. Misalnya seperti  kebijakan pembagunan rumah bagi ASN, TNI/Polri, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembangunan rumah berbasis komunitas yang sedang didorong pemerintah pusat.

“Saat ini kita memang kembangkan program-program jangka pendek dan semoga ke depan hal itu bisa menjadi penyemangat bagi para pengembang khususnya dalam mengurangi angka backlog,” tambahnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Kadin Properti Usul Relaksasi Pajak di Tengah Sentimen Corona
Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Properti mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus berupa relaksasi pajak di sektor properti.Usulan itu disampaikan sebagai antisipasi lanjutan dari dampak virus corona jenis baru atau covid-19 yang semakin meluas di Indonesia dan mengancam segala sektor industri, termasuk industri properti. "Saya rasa dampak virusBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Corona Turut Pengaruhi Transaksi Properti di Indonesia
JAKARTA, KOMPAS.com - Merebaknya virus corona ( covid-19) turut memengaruhi transaksi properti di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Lukas Bong mengatakan memang ada dampak terhadap transaksi jual-beli properti pasca merebaknya corona di Indonesia. Kejadian ini menyebabkan para broker tidak dapat melakukan aktivitas terutama secara tatapBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Ini Jurus Kementerian PUPR Jaga Stabilitas Pasar Properti
Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk menjaga stabilitas pasar properti di tengah sentimen pandemi virus corona atau Covid-19.Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid. Untuk menjaga stabilistas pasar properti tersebut, dia menyatakan pemerintahBaca Selengkapnya