(0)



Pembangunan Rusunawa Pasar Rumput Sudah 93%
Berita Terkini | 18 Februari 2019

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menargetkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput di Provinsi DKI Jakarta dapat selesai tahun ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan saat ini, progres pembangunan rusunawa Pasar Rumput sudah mencapai 93%.

“Pembangunan sudah mencapai 93%. Kami targetkan pembangunannya bisa selesai tahun ini. Setelah pembangunan selesai akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta,” paparnya dalam keterangan resmi, Sabtu (16/2/2019).

Khalawi menuturkan pembangunan rusunawa Pasar Rumput yang berlokasi tidak jauh dari Terminal Manggarai merupakan salah satu hasil pembangunan Program Satu Juta Rumah. Rusunawa ini nantinya akan digunakan sebagai tempat tinggal Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Jakarta.

Dia menjelaskan rusunawa Pasar Rumput adalah pembangunan dengan mengunakan konsep mixed use atau penggabungan antara hunian dan pasar. Bagian bawah rusunawa akan dimanfaatkan sebagai pasar, sedangkan di bagian atasnya dibangun unit hunian tempat tinggal beserta prasarana  pendidikan untuk anak-anak.

Rusunawa Pasar Rumput dibangun Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sejak 2016. Rusunawa ini memiliki 3 menara setinggi 25 lantai.

Perencanaan pembangunan Rusunawa Pasar Rumput dikerjakan oleh PT Adhikakarsa Pratama dengan kontraktor pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dan konsultan PT Ciria Jasa Cipta Mandiri. Nilai kontraknya sebesar Rp961,367 miliar.

Rusunawa ini akan memiliki hunian sebanyak 1.984 unit dan 1.314 kios.

Rusunawa, tambah Khalawi, merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perumahan di kota besar seperti di DKI Jakarta. Pasalnya, lahan semakin mahal dan terbatasnya untuk lokasi pembangunan rumah tapak.


Sumber : properti.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Subsidi FLPP Masih Tetap Dianggarkan hingga Tahun 2021
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) belum beroperasi penuh, Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan. Adapun pelayananBaca Selengkapnya