(0)



Bisnis.com, JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir banyak pengembang yang mulai melakukan pengembangan dengan skala kota. Namun, untuk menjalankan konsep tersebut, ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan kota yang ideal.

Menurut Design Director PT PDW Architect M. Archica Danisworo, kota yang ideal adalah yang memiliki interkonektivitas tinggi, memiliki ruang teras yang aktif atau active frontage dan memiliki ruang terbuka umum atau public open space.

Saat ini, dia mengungkapkan bahwa di Jakarta arah pengembangannya baru berdasarkan interkonetivitas, diantaranya membangun infrastruktur trotoar yang lebih lebar dan juga koneksi antargedung melalui pengembangan transit oriented development (TOD).

"Jadi, kota yang ideal harusnya memiliki tiga fasilitas tersebut, sehingga lebih people oriented, jadi orang bisa lebih nyaman tinggal di dalamnya," ujar Archica saat ditemui di Bekasi pada akhir pekan ini.

Archica menyebutkan, saat ini kota yang lengkap dengan tiga fasilitas utama tersebut baru ada di kota mandiri baru, sedangkan kota besar seperti Jakarta sudah mulai dalam pengembangan, akan tetapi lebih sulit prosesnya lantaran penduduknya sudah terlanjur padat.

"Active frontage misalnya, baru ada belakangan ini dan toko kopi pop-up di depan gedung kantor atau ujung trotoar. Padahal dengan adanya active frontage ini selain bisa memacu orang lebih banyak berjalan kaki, juga menimbulkan rasa aman," jelasnya.

Kemudian, ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta menurut World Resources Institute (WRI) Indonesia hanya ada 14,9 persen. Padahal kebutuhan seharusnya adalah 30 persen.

"Dengan munculnya kota-kota mandiri yang baru, kebutuhan RTH bisa diwujudkan 30 persen lewat perencanaan awal," ungkapnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Subsidi FLPP Masih Tetap Dianggarkan hingga Tahun 2021
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) belum beroperasi penuh, Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan. Adapun pelayananBaca Selengkapnya