(0)



Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah resmikan ratusan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hari ini, Minggu (17/3/2019).

Meskipun harga tanah kian mahal, PUPR terus mendorong pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di kawasan perkotaan bagi MBR sebagai solusi hunian layak untuk masyarakat.

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan pembangunan Rusun merupakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu MBR memiliki rumah layak huni.

“Program pembangunan Rusun tetap dilanjutkan bagi MBR, ASN yang bertugas di perbatasan, mahasiswa dan santri,” ucapnya usai meresmikan 5 Rusunawa dan 50 unit rumah khusus tipe 28 yang berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang yang dipusatkan di Rusunawa Wates, Kota Magelang, Minggu (17/3/2019).

Berdasarkan siaran resminya, Khalawi mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang yang telah menyediakan lahan yang menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Rusunawa bagi MBR.

Rusunawa yang diresmikan yakni Rusun MBR di Kelurahan Wates, Kota Magelang, Rusun MBR di Kelurahan Tamanagung, Rusun Mahasiswa STTP Tegalrejo dan Rusun Ponpes API Tegalrejo yang ketiganya berada di Kabupaten Magelang serta Rusun MBR Manggong di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Peresmian Rusun dan Rusus ini dilakukan dengan kegiatan penandatanganan batu prasasti secara simbolis oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid didampingi oleh Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina dan Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi serta disaksikan para penghuni dan warga sekitar.

Lima Rusun yang dibangun berjumlah 42 unit hingga 58 unit tipe 36 untuk Rusun MBR. Sedangkan Rusun Mahasiswa sebanyak 37 unit tipe 24 mampu menampung 144 mahasiswa dan Rusun Santri sebanyak 12 unit kamar tipe barak yang dapat dihuni 216 santri.

Biaya pembangunan Rusunawa sekitar Rp 7 - 11 miliar termasuk fasilitas berupa meubelair, air, listrik, jalan lingkungan dan penerangan jalan.

“Dengan fasilitas yang kami siapkan membuat penghuni Rusun cukup nyaman. Rusun yang sudah diresmikan segera dihuni. Nantinya para penghuni Rusun harus senantiasa menjaga kebersihan dan menambah penghijauan dengan menanam pohon," kata Khalawi dikutip dari siaran resmi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengatakan, sekalipun sudah beberapa Rusun dibangun di Kota Magelang, namun masih menghadapi permasalahan yang cukup tinggi terutama masalah kekurangan hunian.

“Pemkot Magelang masih memiliki lahan untuk pembangunan Rusun selanjutnya, karena masih banyak warga yang masih menempati rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Pembangunan Rusunawa bersinergi dengan Pemerintah Daerah sementara konstruksi dikerjakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Subsidi FLPP Masih Tetap Dianggarkan hingga Tahun 2021
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) belum beroperasi penuh, Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan. Adapun pelayananBaca Selengkapnya