(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan menargetkan untuk menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Bantuan ditujukan untuk 10.400 unit rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Timur.

Angka tersebut untuk membantu PUPR mencapai total penyaluran BSPS di Jawa Timur. sebanyak 32.625 unit dalam kurun 2016 hingga 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Kementerian PUPR akan terus meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di antaranya melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Basuki mengatakan, dalam kurun waktu 4 tahun (2015-2018) saja, PUPR telah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 494.169 unit menjadi layak huni melalui program BSPS.

"Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan, memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," ujar Basuki seperti dikutip dari keterangan resminya, Sabtu (25/5/2019).

Dalam kurun 2016-2018, Program BSPS di Provinsi Jawa Timur telah menyentuh 22.225 unit rumah tidak layak huni, dengan perincian tahun 2016 sebanyak 4.165 unit, tahun 2017 sebanyak 6.496 unit dan tahun 2018 sebanyak 11.564 unit. Program berjalan melalui BSPS dan NAHP (National Affordable Housing Program).

Selain itu, Kementerian PUPR membangun rumah susun (Rusun) dengan total 18 menara selama periode 2015-2018 dan sebanyak 200 unit rumah khusus selama periode 2017-2018 di Provinsi Jawa Timur.

Pada 2019 Kementerian PUPR menargetkan membangun 10 menara rusun dan 40 unit rusus di Jawa Timur.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Perlu Relaksasi Batas Penghasilan Penerima Rumah Bersubsidi
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta supaya merelaksasi kebijakan yang mensyaratkan penghasilan maksimum Rp8 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengambil rumah bersubsidi.Aturan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Paulus Totok Lusida meminta agar dilakukan relaksasi dariBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 27 Juli 2020
Bisnis Properti : Ikuti Langkah BI, Perbankan Diimbau Turunkan Bunga
Bisnis.com, JAKARTA – Perbankan diharapkan menurunkan suku bunga mereka seiring dengan kebijakan Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen, di mana sebelumnya berada di level 4,25 persen.“Seharusnya pihak perbankan bisa lebih mengedepankan kewajaran dengan juga ikut menurunkan suku bungaBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 20 Juli 2020
Subsidi FLPP Masih Tetap Dianggarkan hingga Tahun 2021
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, selama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) belum beroperasi penuh, Pemerintah tetap mengupayakan pelayanan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap berjalan. Adapun pelayananBaca Selengkapnya