(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk menjaga stabilitas pasar properti di tengah sentimen pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid. Untuk menjaga stabilistas pasar properti tersebut, dia menyatakan pemerintah sebelumnya telah menganggarkan subsidi perumahan dengan menambah kuota subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, insentif tambahan itu sebesar Rp1,5 triliun dengan mengaktifkan kembali Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp800 miliar dan tambahan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp700 miliar.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan Program Sejuta Rumah dengan berbagai penguatan yakni pertama Program Rumah Berbasis Komunitas yang diperuntukan untuk MBR berpenghasilan tidak tetap.

"Apalagi minat dari pemerintah daerah juga sangat besar sekali dan tercatat ada 32 kabupaten atau kota yang sudah mengajukan permohonan bantuan program Kementerian PUPR tersebut," kata Khalawi dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2020).

Khalawi mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, usulan bantuan untuk rumah berbasis komunitas tahun 2020 berjumlah 9.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong program pembangunan rumah berskala besar yang sesuai dengan peraturan menteri tentang hunian berimbang yaitu pengembang wajib membangun rumah untuk MBR disamping membangun rumah untuk komersil.

Sejalan dengan itu, dia meminta agar Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya untuk ikut membangkitkan pasar properti di Tanah Air. Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri Rakernas Tahun 2020 dan Perayaan HUT Ke-1 Appernas Jaya beberapa waktu lalu.

"Kami berharap Appernas Jaya ikut hadir dalam membangun rumah untuk masyarakat dan membangkitkan semangat pasar properti di Indonesia," katanya. 

Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Muhamad menyatakan bahwa pihaknya mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah dan memiliki jumlah anggota yang cukup banyak dengan menduduki peringkat kelima dari total 19 asosiasi pengembang yang terdaftar. 

Selain itu, khusus dalam kategori jumlah anggota dengan profil lengkap yang tercatat pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) Kementerian PUPR, Appernas Jaya menduduki peringkat ke dua.

Menurutnya, Appernas Jaya juga satu-satunya asosiasi yang memiliki pabrik rumah sendiri. Pihaknya juga menyatakan siap membangun pabrik rumah itu di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dia menekankan akan membangun rumah di IKN dengan cepat dengan rumus tujuh hari, tujuh tukang, tujuh rumah.

"Appernas Jaya berusaha untuk tidak selalu menuntut kepada pemerintah bahkan kami siap menawarkan solusi kepada pemerintah untuk membangun rumah MBR dan tidak membebani APBN," ungkapnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Kementerian PUPR Bangun Rusun untuk Mahasiswa di Papua Barat
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut andil melakukan peningkatan mutu pendidikan di Papua Barat. Salah satunya dengan membangunkan rumah susun untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Erikson Tritt Manokwari. Bangunan vertikal tersebut tengah dibangun oleh Kementerian PUPR dengan tinggi tiga lantai serta terdiri atas 42 unit hunianBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Kementerian PUPR Bedah 4.000 Unit Rumah di Sumatra Selatan
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat menyatakan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau bedah rumah di Provinsi Sumatra Selatan pada 2020 mencapai 4.000 unit.Jumlah itu tersebar di delapan Kabupaten/Kota yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Empat Lawang, Oku Timur, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, danBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 17 Maret 2020
Dampak Corona, Pengembang Khawatir Daya Beli MBR Menurun
Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat mencemakan risiko penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah  sebagai imbas dari sentimen virus corona atau Covid-19.Virus jenis baru itu terus meluas di Indonesia dan dinilai dapat mengganggu perekonomian Tanah Air, termasuk mempengaruhi daya beli kalangan MBR terhadap permintaan properti bersubsidi jikaBaca Selengkapnya