(0)



Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk menjaga stabilitas pasar properti di tengah sentimen pandemi virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid. Untuk menjaga stabilistas pasar properti tersebut, dia menyatakan pemerintah sebelumnya telah menganggarkan subsidi perumahan dengan menambah kuota subsidi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Adapun, insentif tambahan itu sebesar Rp1,5 triliun dengan mengaktifkan kembali Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp800 miliar dan tambahan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp700 miliar.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan Program Sejuta Rumah dengan berbagai penguatan yakni pertama Program Rumah Berbasis Komunitas yang diperuntukan untuk MBR berpenghasilan tidak tetap.

"Apalagi minat dari pemerintah daerah juga sangat besar sekali dan tercatat ada 32 kabupaten atau kota yang sudah mengajukan permohonan bantuan program Kementerian PUPR tersebut," kata Khalawi dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2020).

Khalawi mengatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, usulan bantuan untuk rumah berbasis komunitas tahun 2020 berjumlah 9.000 unit.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong program pembangunan rumah berskala besar yang sesuai dengan peraturan menteri tentang hunian berimbang yaitu pengembang wajib membangun rumah untuk MBR disamping membangun rumah untuk komersil.

Sejalan dengan itu, dia meminta agar Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya untuk ikut membangkitkan pasar properti di Tanah Air. Hal itu dia sampaikan ketika menghadiri Rakernas Tahun 2020 dan Perayaan HUT Ke-1 Appernas Jaya beberapa waktu lalu.

"Kami berharap Appernas Jaya ikut hadir dalam membangun rumah untuk masyarakat dan membangkitkan semangat pasar properti di Indonesia," katanya. 

Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Muhamad menyatakan bahwa pihaknya mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah dan memiliki jumlah anggota yang cukup banyak dengan menduduki peringkat kelima dari total 19 asosiasi pengembang yang terdaftar. 

Selain itu, khusus dalam kategori jumlah anggota dengan profil lengkap yang tercatat pada Sistem Registrasi Pengembang (SIRENG) Kementerian PUPR, Appernas Jaya menduduki peringkat ke dua.

Menurutnya, Appernas Jaya juga satu-satunya asosiasi yang memiliki pabrik rumah sendiri. Pihaknya juga menyatakan siap membangun pabrik rumah itu di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dia menekankan akan membangun rumah di IKN dengan cepat dengan rumus tujuh hari, tujuh tukang, tujuh rumah.

"Appernas Jaya berusaha untuk tidak selalu menuntut kepada pemerintah bahkan kami siap menawarkan solusi kepada pemerintah untuk membangun rumah MBR dan tidak membebani APBN," ungkapnya.


Sumber : ekonomi.bisnis.com


Baca Artikel Terkait
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
Sebanyak 81.041 Debitur Sudah Dapat FLPP, Nilainya Rp8,22 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 81.041 debitur tercatat telah menerima dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) per Jumat (14/8/2020).Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan bahwa pada hari yang sama, sebanyak 206.204 calon debitur sudah mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Bersubsidi (SiKasep).Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.900 calonBaca Selengkapnya
Berita Terkini | 18 Agustus 2020
2021, Dana Program Prioritas Bidang Perumahan Rp8,09 Triliun
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan program prioritas di bidang perumahan sebesar Rp8,09 triliun pada 2021.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran sebesar Rp8,09 triliun tersebut digunakan untuk pembangunan rumah susun sebesar Rp4,11 triliun, rumah khusus Rp0,61 triliun, rumah swadaya Rp2,51 triliun,Baca Selengkapnya
Berita Terkini | 11 Agustus 2020
Program Sejuta Rumah Terkendala Sejumlah Hal Ini, Apa Saja?
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pengembang meminta agar pemerintah merelaksasi sejumlah aturan agar dapat menstimulus program sejuta rumah.Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan bahwa saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat ketat yang tentu berdampak pada pembangunan program sejuta rumah."KalauBaca Selengkapnya